BeritaTREN.COM

Oktober ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan akan melakukan perubahan di kabinet Indonesia Bersatu II. "Pada hari pertama di tahun ketiga (masa pemerintahan Yudhoyono) akan ada wajah baru dan komitmen baru yang menjadi identitas baru pemerintahan Presiden SBY-Boediono," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga kemarin.

Daniel menjelaskan, pasangan Yudhoyono-Boediono mulai bekerja pada 20 Oktober 2009. Oktober ini, mereka akan masuk ke tahun kerja ketiga. Menjelang itu, tiga presiden sibuk mengevaluasi kinerja kabinetnya. Evaluasi meliputi kinerja, integritas serta moralitas anggota kabinet.

"Ini isu yang sangat sensitif, tapi tak bisa ditutup-tutupi bahwa pemerintah ingin perubahan," kata Daniel lagi.

Di kalangan politikus sudah santer beredar nama-nama yang akan diganti. Bahkan, ada yang berspekulasi dengan menyebut menteri yang bakal diganti jumlahnya 4 sampai 6 orang. Mereka yang bakal kena "gusur" adalah menteri-menteri yang didera masalah. Istana tak mau berkomentar soal ini.

Saat ini ada dua kementerian yang diguncang kasus suap, yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Saat ditanya tentang rencana reshuffle kabinet, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi mengatakan siap diganti dari posisinya.

"Itu hak prerogatif presiden. Silakan dia memutuskan apa, bagaimana, dan siapa," kata Andi, di Jakarta, kemarin. Andi mengatakan Presiden Yudhoyono berhak mengevaluasi setiap menterinya. "Yang penting kami bekerja," kata dia.

Posisi Andi menjadi sorotan karena kementeriannya terlilit masalah suap dan dugaan korupsi Wisma Atlet SEA Games XXVI. Kasus ini melibatkan mantan Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin. Nama Andi disebut dalam lingkaran persoalan itu. Sorotan serupa juga dialami Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Orang-orang dekat Muhaimin menjadi tersangka kasus suap.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menganggap saat ini adalah momentum yang tepat untuk merombak kabinet. ”Kalau sudah di atas dua tahun, reshuffle sulit. Butuh adaptasi lagi,” kata dia. Selain korupsi, Marzuki menegaskan, kinerja kabinet tak boleh terganggu kabar miring masalah moral. Persoalan tersebut dianggap bisa mengganggu program kerja pemerintah tiga tahun ke depan.

Beberapa menteri memang didera terbelit masalah keluarga dan kesehatan. Istana tak pernah membantah atau membenarkan soal itu. Kasus perceraian yang mendera salah satu menteri Yudhoyono, misalnya, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi hanya mengatakan, Presiden memberikan perhatian pada kasus itu. "Yang jelas sudah jadi atensi Bapak Presiden," kata Sudi Silalahi, Rabu lalu.

Komisioner Komnas Perempuan, Neng Dara Affiah berharap Presiden Yudhoyono memberikan sanksi kepada para menterinya bila mereka berpoligami. Komnas, ujar Dara, menganggap poligami sebagai salah satu bentuk cacat moral dan kekerasan terhadap perempuan.

Politikus PPP Rohmahurmuzy menyatakan, PPP mendukung perombakan berdasarkan penilaian kinerja. "Bagi PPP, jikapun reshuffle dilakukan, harus didasarkan ukuran jelas. Jangan karena like and dislike," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR ini. tempointeraktif.com - foto Ari Basuki